728 x 90




EDAS Gagas Jihad for Citarum

  • Rubrik: Inspirasi
  • 05 Mei 2018 | 20:20 WIB
  • 00576
img
EDAS didukung DPD RI menggelar diskusi publik bertema “Citarum (tak) Harum: Antara Harapan dan Kenyataan”, menghadirkan pembicara; Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat, H. Aceng H.M. Fikri S.Ag., dan Ketua/Faunder Forum Indonesia Peduli Citarum, Gai Suhardja Ph.D., dengan dimoderatori Analis Politik dan Kebijakan Publik EDAS, Dr. Wawan Gunawan. Diskusi berlangsung di Café Raozeun, Jalan Arcamanik Endah No, 83 Bandung, Sabtu (5/5).* harie

BANDUNG, (PJO.com) – Eksplorasi Dinamika dan Analisis Sosial (EDAS), didukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, melalui Forum Diskusi Dwi Mingguan Isu-isu Kontemporer Pemerintahan, yang mengambil tema “Citarum (tak) Harum: Antara Harapan dan Kenyataan”, mengagas perlunya “Jihad for Citarum”.

“Ya gagasan itu (“Jihad for Citarum”, Red,-), perlu diwujudkan. Jihad demi perbaikan lingkungan, tak apa-apa. Musuhnya jelas, sampah dan perilaku membuang sampah sembarangan, sehingga membuat Citarum kondisinya seperti sekarang. Bisa kita dukung adanya Barisan Mujahid atau Laskar Mujahidin for Citarum,” sambut anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat, H. Aceng H.M Fikri S.Ag., saat menjadi pembicara pada dialog dwimingguan yang digelar di Café Raozeun, Jalan Arcamanik Endah No, 83 Bandung, Sabtu (5/5).

Mantan Bupati Garut dari jalur independen ini merasa heran dan tidak habis pikir, karena hampir 90% orang di Jawa Barat itu beragama Islam dan Islam begitu concern terhadap kebersihan. Bila perilaku Islami itu dijalankan, tentunya kondisi Citarum tidak seperti saat ini. Tetapi perilaku hidup bersih dan menjaga lingkungan, justru lebih ditunjukkan masyarakat di negara-nehgra nonmuslim. Di Swiss, Kanada, atau di Makau misalnya, kebersihan itu sangat diperhatikan.

“Untuk itu, saya bisa hadirkan pakar lingkungan dari Swiss untuk menyampaikan best-practice, ihwal keberhasilan mereka menata lingkungan  yang bersih, sehingga bermanfaat khsususnya bagi perbaikan Citarum,” kata Aceng Fikri.

Ihwal gagasan “Jihad for Citarum”, direspon  baik pula oleh pembicara lain, Ketua/Faunder Forum Indonesia Peduli Citarum, Gai Suhardja Ph.D. Bahkan Gai mengusulkan dana penggerak Laskar Jihar for Citarum ini bisa diambil dari dana CSR perusahaan-perusahaan yang selama ini membuang limbahnya ke Citarum.

“Masyarakat yang melaporkan adanya pihak-pihak yang membuang sampah ke Citarum pun harus diberi reward. Dananya, ya dari CSR pabrik-pabrik yang  membuang limbahnya ke Citarum itu. Semacam ‘pertobatanlah’ dari perilaku mereka merusak lingkungan selama ini,” kata dosen Universitas Maranatha ini.

Perpres No. 15/2018

Untuk memperkuat kesinambungan program Citarum Harum, pada Maret 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No, 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Menanggapi Perpres No. 15 Tahun 2018, Aceng Fikri yang kini tergabung di Partai Hanura, mengharapkan melalui Perpres ini  pemerintah lebih memiliki ‘gigi’ untuk menindak siapa pun yang mencemari Sungai Citarum.

“Perpres No. 15 tahun 2018 tidak kemudian hanya dijadikan alat sesaat untuk menggelontorkan anggaran, apalagi semata-mata untuk pencitraan,” tegasnya.

Disarankan, Aceng Fikri, diperlukan blueprint jelas dan detail yang menggambarkan kondisi Citarum yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

“Keberadaan DPD perlu terlibat di dalamnya untuk merencanakan pembangunan DAS Citarum,” tegasnya lagi.

Gai Suhardja menanggapi, kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan pemulihan Sungai Citarum sebagai proyek strategis nasional dan diperkuat pelaksanaannya melalui Perpres No. 15 tahun 2018 memberikan angin segar untuk mendorong dan menyatukan visi pembangunan Citarum. Persoalan koordinasi antar instansi dan lembaga diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Persoalannya, apakah seluruh pihak yang terlibat di dalamnya dapat menjalankannya secara konsisten dengan komitmen yang kuat? Ada kepentingan ekonomi di dalamnya, ada kepentingan politis, kepentingan sosial-masyarakat, lingkungan yang akan tarik menarik dan saling mendominasi,” ungkap Gai. 

Analis Politik dan Kebijakan Publik EDAS, Dr. Wawan Gunawan, yang pada kesempatan itu juga bertindak sebagai moderator, menjelaskan diskusi yang rencananya rutin digelar setiap dua minggu sekali ini diharapkan melahirkan pemikiran dan solusi alternatif terhadap permasalahan pembangunan, terutama yang terjadi di wilayah Jawa Barat.* harie