728 x 90




Aher Sampaikan Lima Agenda Utama Reforma Agraria

img
Gubernur Aher saat membuka Rakor Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Barat, di Hotel Papandayan Bandung, Kamis (3/5/2018).* humas jabar

BANDUNG, (PJO.com) -- Reforma Agraria merupakan salah satu cita-cita pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani seoptimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh sumber daya secara optimal, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai akses reform.

"Ada lima agenda utama dalam pelaksanaan program Reforma Agraria," kata Gubernur Aher, saat membuka Rakor Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Barat, di Hotel Papandayan Bandung, Kamis (3/5/2018).

Pertama, buka Aher, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Ke dua, penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ke tiga, kepastian hukum dan legalisasi aset atas tanah objek reforma agraria. Ke empat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi objek reforma agraria. Ke lima, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.

"Salah satu implementasi kegiatan pada butir ke lima tentang Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah yaitu dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)," kata Aher.

GTRA sendiri, terdiri atas unsur-unsur teknis yang melaksanakan penyiapan data dan lokasi serta fasilitasi pemberian aset reform.

"Gugus Tugas akan bertugas untuk melakukan pendataan, pengarahan, penataan, mana saja yang menjadi bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kan ada yang berasal dari lahan terlantar, milik negara yang dikuasai masyarakat, dan lahan-lahan lain yang tidak dimanfaatkan selama ini. Inilah yang akan menjadi bagian dari TORA," kata Aher.

Unsur-unsur teknis tersebut, di antaranya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Kerja Daerah Kementerian/Lembaga Pusat terkait.

GTRA Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan wakil ketua Sekretaris Daerah Provinsi dan anggota Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, serta wakil dari masyarakat yang berpengalaman di bidang reforma agraria.

Keanggotaan GTRA Provinsi, mencangkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, terdiri atas dinas yang membidangi urusan tataruang, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koperasi usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat, perindustrian, perdagangan, BUMD, Keuangan, ESDM, juga perencanaan pembangunan daerah.

Susunan keanggotaan GTRA ditetapkan oleh gubernur. Secara operasional, gubernur dalam menyelenggarakan Reforma Agraria dibantu oleh Tim Pelaksana Harian yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pada 2017, pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria baru pada tingkat pusat melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, konsultasi dan supervisi. Sedangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah baru dimulai pada 2018 di 33 provinsi yang anggarannya dialokasikan pada DIPA Kanwil BPN Provinsi.* dar