728 x 90




Daya Saing Jabar, Posisi Nomor Dua Nasional

img
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan), saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (19/3/2018).* humas jabar

BANDUNG, (PJO.com) -- Daya Saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua nasional. Posisi ini melonjak dari ranking lima pada 2013. Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017. Peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat ini terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin. 

“Kinerja pemerintahan, profesionalitas aparatur, dan perluasan partisipasi publik di Jabar terus meningkat, sehingga posisi Jabar kini jadi nomor dua nasional untuk indikator daya saing. Pendapatan asli daerah pun melonjak dari 12,4 triliun rupiah pada 2013 menjadi 18,3 triliun rupiah lebih pada 2017,” ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (19/3/2018). 

Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak Tahun Anggaran 2013 hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan PAD ini diiringi dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar. Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp17,38 triliun dan pada penghujung pelaksanaan RPJMD, yaitu 2017, meningkat menjadi Rp32,19 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2013 sebesar 18,40 triliun rupiah dan pada 2017 meningkat secara signifikan sebesar 32,56 triliun rupiah lebih. 

“APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan,” ujar Aher.

Beberapa indikator yang ditunjukkan Aher adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE)  5,29% atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19%. Laju inflasi dapat dikendalikan  sebesar 3.63% atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61%. Demikian juga dengan  produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp27,96 juta atau meningkat sebesar Rp19,43 juta dibanding tahun 2013 sebesar Rp8,53 juta. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga bruto  (ADHB) mencapai Rp37.18 juta pada  2017 atau meningkat sebesar Rp13,58 juta dibanding 2013 yang mencapai Rp23,60 juta . 

Di bidang pendidikan, juga terjadi peningkatan. Bila 2013 indek pendidikan sebesar 58,08 poin, maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun, dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013/2014 menjadi 81,25% pada 2017/2018.

“Itulah keberhasilan bidang pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” kata Aher. * dar