728 x 90




Risiko Politik Dinasti

  • Rubrik: Inspirasi
  • 11 Maret 2018 | 16:13 WIB
  • 03309
img

Oleh Dr. W. GUNAWAN, M.Si.

* Analis kebijakan pemerintahan. Menulis disertasi tentang Etika Pemerintahan dalam Pilkada. Dosen pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Unjani, Cimahi.

POLITIK dinasti selalu menarik dijadikan bahan diskusi, terutama dalam perspektif pemilu dan pilkada. Salah satu sisi yang dianggap menarik untuk didiskusikan adalah stantemen berikut ini: “Kami melihat ada risiko besar kalau sebuah daerah dipimpin oleh politik dinasti. Tentu kalau politik dinasti kita kaitkan apakah proses kepemimpinan objektif atau tidak, ada konflik kepentingan atau tidak dan apakah pengawasannya maksimal atau tidak,” jubir KPK, Febriansyah (8/3/2018) dikutip dari tirto.id yang diakses tanggal 9/3/2018.

Pernyataan itu cukup menjadi gambaran, bagaimana politik dinasti rentan melahirkan dinasti korupsi. Suami, istri, anak, atau kerabat yang memimpin suatu daerah secara turun-temurun cenderung membangun tradisi korupsi daripada membangun daerah yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Dalam konteks ini, kekuasaan dilanggengkan untuk memperkaya diri dan kroni. Sumber daya yang seharusnya dioptimalkan untuk menyejahterakan pembangunan di daerah agar dinikmati masyarakat secara luas, berusaha dikuasai pribadi dan keluarganya.

Dalam perjalanan politik kekuasaan di Indonesia, dinasti politik cenderung membangun dinasti korupsi. Setidaknya beberapa daerah ini bisa menjadi gambaran bagaimana dinasti politik menjadi laten untuk tumbuh kembangnya tradisi korupsi.

Kasus pertama dan teranyar adalah penangkapan Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra, dan ayahnya Asrun, cagub Sulawesi Tenggara oleh KPK dengan dugaan menerima suap dari PT. Sarana Bangun Nusantara. Sebelum maju dalam pencalonan, Asrun adalah walikota Kendari 2007-2017. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma, yang menjabat walikota Kendari periode 2017-2022.

Kasus ke dua, Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, tersandung korupsi mengikuti jejak sang ayah, Syaukani Hassan Rais, yang lebih dulu menjadi terpidana korupsi.

Kasus ke tiga menimpa Walikota Cimahi, Atty Suharti, yang melanjutkan kepemimpinan Itoc Tochija pada 2012-2017, keduanya diciduk KPK setelah menerima suap proyek pembangunan pasar di Cimahi.

Kasus ke empat menimpa Bupati Bangkalan periode 2003-2013, Fuad Amin Imron, juga menjadi pesakitan setelah diciduk KPK. Setelah habis jatah memimpin Bangkalan, mahkotanya diserahkan kepada putranya, Makmun Ibnu Fuad. Fuad sendiri maju dalam pemilihan legislatif hingga dilantik menjadi Ketua DPRD Bangkalan oleh sang anak. Ketika itu eksekutif dan legislatif dipimpin anak dan ayah, hingga akhirnya Fuad digelandang KPK karena kasus korupsi pada Desember 2014.

Kasus ke lima menyasar Bupati Klaten periode 2016-2021,  Sri Hartini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Desember 2016. Sri Hartini adalah istri dari Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo. Kepemimpinan Haryanto kemudian digantikan oleh Sunarna yang menggandeng Sri Hartini sebagai wakilnya yang memimpin Klaten sejak 2005 hingga 2015. Selanjutnya Klaten dipimpin Sri Hartini dengan wakilnya Sri Mulyani yang tidak lain adalah istri dari Sunarna. Praktis sejak tahun 2000 Klaten dipimpin keluarga Sunarna dan Haryanto.

Kasus ke enam terjadi di Banyuasin, walikota periode 2013-2018, Yan Anton Ferdian, ditangkap KPK karena kasus suap proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin pada September 2016. Kepemimpinan Yan di Banyuasin melanjutkan kepemimpinan  ayahnya, Amiruddin Inoed.

Kasus dinasti politik yang melahirkan dinasti korupsi pun turut menjerat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, setelah menyuap mantan Ketua  MK, Akil Mochtar, untuk memenangi sengketa pilkada Lebak. Atut membangun dinasti politik dengan menempatkan anak dan kerabatnya di beberapa daerah di wilayah Banten. Seperti Ratu Tatu Chasanah yang menjadi wakil bupati Serang, Ade Rossi Khoerunisa (menantu) menjabat anggota DPRD Kota Serang 2009-2014.

Ksus-kasus tersebut menunjukkan politik dinasti cenderung melahirkan dinasti korupsi. seperti yang diungkapkan Querubin (2016) bahwa politik dinasti rawan terhadap penyelewengan etika politik. Banyak pengakuan menyebut bahwa politik dinasti mengembangkan korupsi (Tadem dan Tadem, 2016). Hal tersebut dikuatkan pendapat Bragança dan Rios (2015), bahwa politik dinasti menghabiskan lebih banyak sumber daya.

Politik dinasti pada kenyataannya akan melahirkan kekuasaan yang mengakar akibat kepemimpinan yang turun-termurun. Kekuasaan yang mengakar akan cenderung melahirkan kekuasaan absolut. Menurut Lord Acton, kekuasaan absolut akan menimbulkan korupsi yang absolut pula. Meskipun tidak bisa dipastikan bahwa politik dinasti akan selalu membangun rezim yang korup, namun politik dinasti yang mengakar kuat dan luas –baik secara sektoral atau teritorial- akan membuka peluang pemerintahan yang tidak terkontrol. Pemerintahan cenderung tertutup, tidak transparan, dan minim pengawasan.

Politik dinasti hakekatnya mengarah pemusatan kekuasaan pada segelintir orang dan elite politik. Dengan konstruksi pemerintahan yang lemah dalam check and balances dan tidak ada pengawasan yang efektif, maka penyalahgunaan kekuasaan rentan terjadi. Politik dinasti akan cenderung menciptakan sistem pemerintahan yang lemah dalam check and balances, dan sebaliknya mendorong terjadinya “kerja sama” dalam penyalahgunaan kekuasaan atau lebih dikenal sebagai korupsi “berjamaah”. Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia menjadi bukti tidak terbantahkan dari fenomena tersebut. Tidak dimungkiri, dari sekian banyak kasus itu, beberapa di antaranya merupakan tindak pidana, terutama dinasti yang telah cukup lama berkuasa.*