728 x 90




Aher: Akreditasi Jangan Sekadar Ceremony

  • Rubrik: Pendidikan
  • 13 Januari 2018 | 23:01 WIB
  • 00381
img
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam acara Pembagian Sertifikat Akreditasi SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Jabar di Aula Ki Hajar Dewantara Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Jumat pagi (5/1).* humas jabar

BANDUNG, (PJO.com) -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), memberikan sertifikat akreditasi kepada 702 sekolah setingkat SMA/SMK/MA di seluruh Jawa Barat. Aher mengatakan dirinya ingin Jabar tidak hanya memiliki bonus demografi terbanyak, namun juga berkualitas.

"Kita beharap akreditasi jangan sekadar ceremony. Tetapi bagian dari cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas SMA/SMK kita, sehingga Jabar tidak hanya memiliki bonus demograsi paling banyak, namun juga berkualitas," harap Aher dalam acara Pembagian Sertifikat Akreditasi SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Jabar di Aula Ki Hajar Dewantara Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Jumat pagi (5/1).

Pada kesempatan ini, secara simbolis Aher menyerahkan sertifikat kepada empat SMA/MA yang mendapat nilai akreditasi tertinggi, yaitu SMAN 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat,  SMAS Assalam Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, SMAN 24 Kota Bandung, dan  SMAS Alloysius 1 Kota Bandung.

Untuk 4 (empat) SMK yang mendapat nilai akreditasi tertinggi, yaitu SMKS Bela Nusantara Kabupaten Cianjur, SMKN 1 Kabupaten Ciamis, SMKN 1 Kabupaten Garut, dan SMKS Pasundan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan data, jumlah SMA di Jabar mencapai 1.557 sekolah, 498 SMA Negeri (SMAN) dan 1.079 SMA Swasta (SMAS). Jumlah total SMK ada 2.854 sekolah, 279 SMK Negeri (SMKN) dan 2.575 SMK Swasta (SMKS). Sementara MA jumlah total ada 1.117 sekolah, 77 MA Negeri dan 1.040 MA Swasta. Jadi, jumlah total SMA/SMK/MA di seluruh Jabar sebanyak 5.548.

Status akreditasi SMK dilihat dari program keahlian (data BAN SM, 2016): 60,7% terakreditasi A; 38,1 terakreditasi B, dan 1,1% terakreditasi C. Jumlah SMK yang terakreditasi pada 2017 seluruhnya 436 sekolah, yaitu 82 SMK negeri dan 354 SMK swasta.

Status akreditasi SMA dilihat dari program keahlian (data BAN SM, 2016): 36% terakreditasi A, 27% terakreditasi B, dan 1% terakreditasi C. Jumlah SMA/MA yang terakreditasi pada 2017 seluruhnya 264 sekolah, yaitu 89 SMA negeri, 112 SMA swasta, dan 63 MA swasta.

Akreditasi ini akan menentukan sejauh mana kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini akan berdampak pada kualitas lulusan dan menentukan pilihan sekolah masyarakat. Untuk itu, Aher pun meminta seluruh SMA/SMK/MA yang ada di Jabar melakukan akreditasi pada 2018, khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum pernah melakukan akreditasi.

"Oleh karena itu, sekitar 80 persen lebih semua SLTA di Jabar sudah diakreditasi, tinggal 20 persen lagi akan diselesaikan di 2018," kata Aher.

Kepala Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Jawa Barat, Udin Saud, dalam laporannya mengatakan penyerahan sertifikat akreditasi ini merupakan pertama kalinya diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Ini menunjukkan kepedulian dan perhatian Bapak (Gubernur) terhadap mutu pendidikan di Jawa Barat," ujar Udin.

Ada empat hal berbeda dalam penilaian akreditasi mulai 2017, yaitu:

Pertama, pelaksanaan akreditasi mengacu pada penilaian akreditasi bermutu untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Jabar.

Ke dua, akreditasi menggunakan format baru yang memotret mutu penyelenggaraan satuan pendidikan di seluruh jenjang dari SD hingga Pendidikan Menengah.

Ke tiga, inovasi akreditasi mulai menggunakan teknologi dengan Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi) yang melibatkan asesor, pihak sekolah, dan BAP.

Ke empat, sistem scoring. Sebelumnya, nilai akreditasi C (56-70), B (71-85), A (86-100). Saat ini, skor C (71-80), B (81-90), dan A (91-100).

Pada 2017, berdasarkan alokasi dari BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan BAP Jawa Barat, ada sebanyak 4.092 sekolah/madrasah diakreditasi, tediri atas SD/MI sebanyak 2.350 sekolah, SMP/MTs sebanyak 810 sekolah, SMA/MA sebanyak 264 sekolah, dan SMK sebanyak 668 sekolah. Sumber anggaranya ada yang berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota, serta anggaran Kementerian Agama Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi.

"Dari 4.092 sekolah, ada empat sekolah yang belum terakreditasi, yaitu satu SD di Majalengka yang tergusur dari pembuatan bandara. Sampai sekarang setelah digusur tidak diapa-apakan, sehingga ketika dicek kenapa dibiarkan saja karena mungkin bisa mendapat perhatian, lalu dua SMK di Majalengka, dan satu di Kabupaten Sukabumi karena belum memenuhi persyaratan administratif," pungkas Udin.* dar