728 x 90




Jalur Independen, Ketika Tidak Semua Parpol Memiliki Stok Kader Mumpuni

img
Dr. Wawan Gunawan, S.Sos. * dok. pribadi

BANDUNG, (PJO.com) -- Jalur independen atau perseorangan adalah ruang dalam demokrasi yang disediakan secara konstitusional apabila publik merasa luntur kepercayaannya terhadap parpol. Dalam konteks pilkada, sesungguhnya setiap partai politik berhak mengajukan calon, asal memenuhi syarat, dan tentu saja akan selalu ada kandidat yang bisa dijadikan calon oleh parpol. Tetapi ternyata, beberapa parpol malah tidak mengusung calon dari internal partainya, tetapi berkolaborasi dan mendukung calon yang justru dari jalur perseorangan.

Hal tersebut diakui Pengamat Politik, Dr. Wawan Gunawan, S.Sos., kepada PJO.com via telepon, Rabu malam (22/11).

“Di sisi lain, tidak semua parpol memiliki stok kader yang mumpuni, bahkan di dalam parpol sendiri terjadi persaingan  cukup sengit. Inilah rasionalnya; ada kepentingan yang sama antara parpol yang ingin memiliki relasi dengan kekuasaan dan ada kandidat dari jalur independen yang berhasrat memegang tampuk kekuasaan,” ungkap Wagun, sapaan akrabnya.

Dipaparkan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Unjani, Cimahi, ini bahwa bagi calon independen ada syarat yang harus dipenuhi dan tidak mudah. Untuk provinsi yang penduduknya sampai dengan 2 juta dan kabupaten berpenduduk 250 ribu (jiwa), calon harus mendapat dukungan paling sedikit 10 persen. Pola yang sama berlaku untuk daerah yang penduduknya lebih dari 2-6 juta untuk provinsi, dan 250-500 ribu untuk kabupaten atau kota. Kewajiban bakal calon independen itu harus mengumpulkan dukungan setidaknya 8,5 persen.  Sedangkan kalau jumlah penduduknya lebih dari 6-12 juta (jiwa per provinsi) dan 500 ribu-1 juta (kabupaten atau kota) maka calon harus didukung paling sedikit 7,5 persen. Bagi provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa dan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, maka calon perseorangan harus didukung paling sedikit 6,5 persen.  Hal yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah dukungan itu harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan, kabupaten, atau kota di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, kata Wagun, syarat bagi calon independen amatlah berat. Inilah barangkali yang menjadi latar sebab, sehingga jalur independen tidak bisa bergerak sendiri tanpa sokongan partai politik. Ini sah-sah saja, tetapi ini merupakan dagelan politik kekuasaan yang sangat menggelikan sekaligus memprihatinkan.

“Menggelikan, karena sesungguhnya jalur independen merupakan koridor alternatif yang disediakan oleh alam demokrasi bagi mereka yang sudah jenuh dan jengah dengan perilaku partai politik, yang selama ini hanya mencari kekuasaan tapi hampir melupakan fungsi dan perannya dalam membangun peradaban berpolitik melalui pendidikan politik bagi warga negara. Dikatakan memprihatinkan, karena jalur independen seakan-akan disesain sedemikian rupa sehingga tidak bisa bergerak secara otonom,” jelas  Founder EDAS (Eksplorasi Dinamika & Analisis Sosial) Bandung ini.* hy