728 x 90




Berharap Pedamaran Jadi Pilot Project

  • Rubrik: Inspirasi
  • 06 Oktober 2017 | 08:39 WIB
  • 03380
img

Oleh  Cakdar
PATUT diacungi jempol. Mengapa tidak, karena semenjak kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi), anggaran untuk bantuan desa, (add/dd) se Indonesia mencapai miliaran rupiah. Bantuan desa sebesar ini, belum pernah terjadi oleh Presiden sebelumnya. Namun sayang, program baik untuk pemberdayaan masyarakat desa ini, belum tentu dilaksanakan dengan baik.

Mengapa demikian, karena aplikasinya dilapangan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Program yang kita harapkan untuk pemberdayaan, ternyata membuat tak berdaya banyak masyarakat. Maka tidak heran, kalau terjadi pro-kontra yang bermuara ketidak nyamanan dilingkungan masyarakat desa. Akibat dari itu, tidak sedikit para tokoh masyarakat menyarankan agar desa penerima add/dd perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pihak berwenang. Sehingga bantuan dana desa tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Langkah Jokowi untuk memperketat dalam pengelolaan anggaran desa tersebut sangat tepat. Bahkan KPK pun tidak tinggal diam untuk mengusut apabila terjadi penyelewengan. Dengan besarnya bantuan anggaran untuk desa ini, hampir di semua lini menyorot tentang pengelolaan anggaran desa ini.

Di berbagai media  masa lokal maupun nasional hampir setiap hari menyoroti  bantuan tersebut. Pasalnya, hampir disetiap desa anggaran desa tersebut disinyalir menjadi bancakan oknum kades. Dari hasil investigasi media, menyebutkan masih banyak kades yang melabrak aturan juklak/juknis yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah.

Jika menilik prosentase, sedikit sekali desa yang benar-benar baik menjalankan program bantuan yang dianggarkan dari dana APBN tersebut. Kita berharap semoga desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Ogan Komring Ilir (OKI) Sumatera-Selatan dapat melaksanakan program ini dengan transparan dan akuntabel. Karena sebagai putra daerah Pedamaran saya bangga jika desa Pedamaran menjadi bagian dari desa teladan dan pilot project pembangunan desa. Tentunya kita semua masyarakat desa berharap begitu.

Hal ini seiring dengan program Bupati Iskandar SE, "membangun dari desa". Maka kita menyarankan kepada Bupati, agar pengawasan harus berjalan sesuai aturan. Mengapa saya berani mengatakan begitu. Sejauh ini, saya tidak atau belum mendengar bantuan untuk desa di Pedamaran diselewengkan atau jadi bancakan.

Memang, kalau semua kadesnya memaklumi bahwa ini bantuan murni untuk masyarakat, tentu mereka takut. Karena sadar atau tidak bantuan yang dikucurkan untuk desa bukan untuk kepala desa. Melainkan untuk pemberdayaan masyarakat, yang tentunya bisa digunakan untuk pembangunan disegala sektor. Baik untuk insfrastruktur maupun untuk pemberdayaan lainnya.

Kades itu hanya penerima mandat. Ingat masyarakat pun berhak mengetahui berapa anggaran yang diterima oleh desanya. Apa saja peruntukannya, karena era transparan dan jaman keterbukaan ini, kades harus sejalan dengan masyarakatnya. Maka saya bangga kalau betul betul anggaran desa di Pedamaran ini, dimanfaatkan untuk pemberdayaan  masyarakat.

Sebaliknya, karena saya belum tau persis. Apakah ketidaktauan saya ini, karena minimnya pemberitaan atau memang tidak pernah terpantau oleh wartawan didaerah. Atau sengaja ditutup tutupi. Muda mudahan dugaan saya ini keliru. Jauh sebelum saya menulis tentang berita ini, saya pernah menginformasikan bahwasanya anggaran Kecamatan pun sungguh sangat besar. Namun, kegunaan dan peruntukannya anggaran di Kecamatan tidak pernah tau padahal pemerintah Kecamatan pun juga seperti OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/SKPD) lainnya di tingkat Kabupaten. Sebab Kecamatan juga punya DPA yang tercermin dan terbagi habis melalui kegiatan di masing masing seksi.

Sebagai fasilitas dasar seksi seksi melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat bayangkan kalau sistem dan terapan pembelanjaan anggaran diolah tanpa mempedomani rencana kegiatan yang mestinya diolah oleh para seksi. efek turunannya pasti menyangkut kinerja aparatur yang lemah dan bermuara pada pelayanan kepada masyarakat.
Karena pertanggung jawabannya harus transparan.**** SEMOGA