728 x 90




Di Jabar, Pemkab Bandung yang Pertama Melakukan Tes Urine

img
Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menghadiri acara Sosialisasi Pencegahan dan Peredaran Miras dan Narkotika, yang dipusatkan di Gedung Moch.Toha Soreang, Selasa (18/4). *humas pemkab

SOREANG, (PJO.com) -- Kepala Bidang Pencegahan dan Daya Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat, Drs. Wuryanto Sugiri, menyebutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sebagai pemerintah yang pertama kali melakukan tes urine untuk pejabatnya di Provinsi Jawa Barat. 

“Sebagai pemkab pertama yang berani melakukan tes urine dalam upaya pencegahan dan peredaran penggunaan miras (minuman keras) juga narkotika di tatanan pemerintahan, hal ini perlu diapresiasi bersama,” ungkap Wuryanto, usai acara Sosialisasi Pencegahan dan Peredaran Miras dan Narkotika, yang dipusatkan di Gedung Moch.Toha Soreang, Selasa (18/4).

Wuryanto menjelaskan, sebelumnya sudah ada surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri)  mengenai izin BNN untuk melakukan tes urine pada pejabat secara mendadak. Melalui Integrasi yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bandung, pencegahan dan peredaran miras dan narkotika bisa terdukung. Bersamaan dengan itu, selain 42 orang kalangan pejabat, sekitar 405 orang anggota Satpol PP juga  dilakukan tes.

“Melalui sosialisasi hari ini, dari data tercatat 447 orang melakukan tes, yakni dari tatanan eselon II dan aparat Satpol PP. Harapannya, para pejabat dan aparat bisa menjadi contoh yang baik, apalagi sebagai petugas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan bisa menjadi contoh untuk kabupaten/kota lainnya di Jabar,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, SH.,M.IP., mengungkapkan tes urine yang dilakukan pada aparat Pemkab Bandung merupakan upaya bersama dalam mengantisipasi penggunaan miras dan narkotika di tatanan pemerintahan. Dia berharap, tidak ada aparat dan pejabat yang terjaring dan terbukti menggunakan miras dan narkotika.

“Sebagai aparat apalagi seorang pemimpin, saya harap tidak ada yang terjaring. Dari hasil tes urine ini akan ketahuan mana yang bersih, pengguna atau bahkan pengedar. Jika ada aparat yang terbukti, tentu saja akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, baik berupa pembinaan maupun penindakan,” tegas Bupati.

Ke depan, ucap Bupati, akan dibentuk juga Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Kabupaten Bandung, yang melibatkan Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), juga dari Kepolisian. Dengan harapan, pencegahan penggunaan miras dan narkotika lebih terintegrasi.

“Beberapa tahun lalu,  ada salah satu pegawai yang terlibat narkotika, namun itu sudah dilakukan penindakan. Mengantisipasi kejadian itu terulang, tatanan Pemkab Bandung bersama BNN dan Kepolisian akan membentuk BNK,” ungkapnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Usman Sayogi, menegaskan upaya pencegahan ini akan terus dilakukan. Bahkan ke depan, saat BNK sudah terbentuk, tes akan dilakukan juga pada Perangkat Daerah lainnya. Sebagai antisipasi prefentif, minimal kita mengingatkan akan bahaya miras dan narkotika, maksimalnya agar tidak ada lagi aparat mengkonsumsi apalagi mengedarkannya. * drd