728 x 90




Perlu SOP Bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung

img
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP., menyematkan secara simbolis tanda peserta Pelatihan Damage and Losses Assessment (DaLA) yang bertempat di Hotel Kytos, Jalan Setiabudhi Bandung, Senin (17/4). * drd

SOREANG, (PJO.com) -- Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP., mengatakan perlunya dibuat SOP bagi Perangkat Daerah (PD) terkait untuk menghitung kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana dari berbagai aspek.

“Harus segera dibuat SOP bagi Perangkat Daerah untuk menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana, baik dari aspek psikologi, aspek kesehatan, aspek ekonomi, bahkan aspek trauma healing,” kata Sofian, saat membuka secara resmi Pelatihan Damage and Losses Assessment (DaLA) yang bertempat di Hotel Kytos Jalan Setiabudhi Bandung, Senin (17/4).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Drs. H. Tata Irawan; Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bandung, H. Perdana Firmansyah, S.Stp., M.Si.; serta 50 orang peserta dari unsur PD dan para kepala seksi pembangunan tingkat kecamatan.

Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Sofian, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Salah satunya penanganan pasca bencana.

Pada setiap kejadian bencana, lanjut Sofian, seringkali perhatian para pengiat kebencanaan dan masyarakat umum bersifat singkat, sementara morbidity (kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup), jangka panjang kurang diperhatikan penanganannya.

“Ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai dampak psikososial yang terjadi dari suatu kejadian bencana,” lanjutnya.

Menurut Sofian, Damage and Losses Assessment merupakan metodologi untuk mengukur dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Selain dituntut mampu mengoordinasikan dan mengelola bantuan. Pemerintah daerah dituntut pula untuk mampu menghimpun dan menghitung kerusakan dan kerugian.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bandung, H. Perdana Firmansyah, S.Stp., M.Si., selaku Panitia Penyelenggara, mengatakan maksud dan tujuan pelatihan ini adalah untuk melatih sumber daya aparatur pemerintah di bidang kebencanaan, terutama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan perhitungan kerugian serta kerusakan akibat bencana.

“Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas aparatur dalam menilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana, juga diharapkan para peserta pelatihan dapat terlibat langsung dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini,” kata Perdana Firmansyah.

Pelatihan yang mengambil tema Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Aparatur Pemerintah dalam Melakukan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana di Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 5 hari, pada 17-21 April 2017. Selain kuliah umum dari beberapa narasumber, tanya jawab dan diskusi studi kasus kebencanaan dipergunakan sebagai metode dalam pelatihan ini. * drd