728 x 90




Dadang Naser Serahkan LKPD ke BPK RI

img
Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moch. Toha, Bandung, Kamis (30/3). * ist.

SOREANG, (PJO.com) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, bersama perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Banjar, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moch. Toha, Bandung, Kamis (30/3).

Dadang M. Naser mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI. Dia mengatakan perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga bisa berjalan secara baik.

“Ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kemakmuran rakyat dan turut mempercepat pembangunan di Jawa Barat,” tutur Dadang M. Naser, yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira; Inspektur Kabupaten Bandung, H. Yayan Subarna; Asisten Administrasi, Diar Irwana; dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, Hj. Siti Nuraini Alimah.

Dadang menambahkan, penyerahan LKPD ini harus dilakukan sebagai suatu kewajiban  aparatur pemerintah, yang memerlukan akuntabilitas dalam bidang keuangan.

“Khususnya bagaimana akurasi antara keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat,” tutur Dadang.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, mengatakan bahwa hal ini telah diamanatkan undang-ndang, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran pada tahun 2016, juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” kata Arman.

LKPD yang diserahkan kepada BPK ini belum final (un-audited), maka dalam dua bulan ke depan BPK akan kembali setelah pemeriksaan interim pertama dalam 40 hari terakhir.

Arman mengatakan untuk pemeriksaan LKPD ini nantinya sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. * drd